Tipping Fee PLTSa: Fungsi, Tantangan, dan Standar Ideal di Indonesia

Table of Contents

PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang berlokasi di TPST Bantargebang. (Sumber: @upst.dlh)

Ilmunesia | Tipping fee adalah salah satu komponen biaya yang sangat penting dalam pembangunan dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia. Istilah ini sering muncul dalam pembahasan pengelolaan sampah karena perannya yang besar dalam menjaga kelangsungan fasilitas waste-to-energy. Meski begitu, konsep dan penerapannya masih kerap menimbulkan kebingungan, baik di kalangan pemerintah daerah maupun para calon investor.

Secara umum, tipping fee—atau sering disebut gate fee—adalah biaya yang dibayarkan untuk setiap ton sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan. Pada proyek PLTSa, pemerintah daerah memberikan biaya ini kepada pihak pengelola sebagai kompensasi atas seluruh proses, mulai dari pengangkutan, pemilahan, pengolahan, hingga penanganan residu. Di banyak negara, tipping fee menjadi sumber pemasukan utama karena pendapatan dari listrik yang dihasilkan biasanya belum mampu menutup seluruh biaya operasional.

Peran tipping fee di PLTSa sangat krusial. Biaya ini membantu menutupi kebutuhan rutin seperti upah pekerja, biaya transportasi, dan perawatan peralatan. Selain itu, tipping fee juga berfungsi mengimbangi biaya tambahan akibat tingginya proporsi sampah organik; meningkatkan kelayakan finansial dalam kerja sama pemerintah dan swasta; serta memberi kepastian bagi investor dan pengembang teknologi pengolahan sampah. Tidak heran jika banyak pakar menilai tipping fee sebagai salah satu faktor paling menentukan dalam keberhasilan proyek PLTSa.

Sayangnya, nilai tipping fee yang diterapkan di Indonesia masih jauh dari standar ideal. Studi di Kota Depok, misalnya, menunjukkan bahwa nilai ideal sekitar Rp 97.700 per ton, sementara biaya aktualnya hanya sekitar Rp 6.488 per ton. Di Jakarta, tipping fee sekitar USD 13,5 per ton juga dianggap belum menarik bagi investor PLTSa skala besar. Selain nominalnya yang rendah, mekanisme penetapan dan ketepatan pembayaran dari pemerintah daerah juga sering kali menjadi masalah tersendiri.

Penentuan tipping fee sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jenis teknologi pengolahan, kualitas dan komposisi sampah, jarak pengangkutan, kapasitas fasilitas, hingga kebijakan fiskal yang berlaku. Dominasi sampah organik menjadi salah satu penyebab utama tingginya biaya pengolahan. Tanpa pemilahan dari sumber, PLTSa membutuhkan proses tambahan seperti produksi RDF, sehingga besaran tipping fee ideal otomatis meningkat.

Implementasi tipping fee di Indonesia juga menghadapi tantangan lain. Sampai saat ini belum ada standar nasional mengenai cara menghitung tipping fee yang ideal. Perbedaan kemampuan anggaran daerah juga membuat sebagian pemerintah daerah enggan menetapkan biaya yang sesuai kebutuhan operator. Ditambah lagi, perubahan kebijakan terkait tarif pembelian listrik oleh PLN dan skema proyek PLTSa membuat investor semakin ragu. Masalah pemilahan sampah di masyarakat yang belum optimal turut memperberat biaya operasional.

Baca juga: PGN Catat Laba USD 237,9 Juta di Tengah Dinamika Energi Global.

Agar proyek PLTSa dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan, sejumlah langkah perlu dilakukan. Pemerintah perlu menyusun standar perhitungan tipping fee yang mempertimbangkan karakteristik tiap daerah, sekaligus memberikan dukungan fiskal terutama bagi daerah dengan anggaran terbatas. Regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme pembayaran serta kontrak jangka panjang juga dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, penerapan pemilahan sampah dari rumah tangga harus diperkuat agar beban pengolahan di fasilitas PLTSa bisa ditekan.

Dengan kebijakan yang tepat, tipping fee dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat pembangunan PLTSa di Indonesia. Transparansi biaya, kepastian pendanaan, serta peningkatan kualitas pengelolaan sampah akan membuka peluang bagi PLTSa untuk menjadi solusi strategis dalam mengurangi tekanan terhadap TPA sekaligus menghasilkan energi alternatif yang ramah lingkungan.